Bandar Lampung-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dinilai masih belum mampu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).Lemah daya kreatiftas dalam menggali potensi PAD dan masih terlalu bergantung guyuran dana dari pemerintah pusat.
Dilansir dari rmolllampung.id, dalam sidang paripurna di DPRD Lampung, Senin (24/11), dua Fraksi Gerindra dan PDI Perjuangan menyoal struktur PAD masih mengacu kepada dana perimbangan dari pusat sebesar 55,585 persen dan sektor pendukung migas juga menjadi sorotan.
“Jadi ini menunjukkan sekali adanya ketergantungan pemprov ke pemerintah pusat melalui dana perimbangan,” ujar Veri pada Sidang Paripurna, Senin (23/11).
Menurutnya, pemprov harus ada upaya lebih keras untuk menambah PAD yakni pendapatan dan belanja agar ada peningkatan.
“Seharusnya ada upaya yang lebih keras lagi. Kemudian dilakukan perbaikan sistem di Bapenda serta OPD penghasil PAD, sehingga potensi kehilangan PAD tidak ada,” ucapnya.
Juru Bicara Fraksi PDI perjuangan Ketut Rameo, menyoroti agar pemprov menaikkan PAD secara berkala, khususnya dari sektor migas dan pendukung lainnya.
“Harus dilakukan agar bisa mencapai target Rp12 triliun,” ujarnya.
Selanjutnya, struktur belanja daerah bisa dilakukan rasionalisasi di mana agar dilakukan pemerataan di 15 kabupaten/kota se lampung.
“Belanja daerah harus ada rasionalisasi. Jangan fokus ke Bandarlampung saja tapi daerah lainnya agar tidak terjadi ketimpangan. Fraksi PDIP juga menyarankan agar postur belanja 15 persen untuk Bandarlampung dan 85 persen sisanya, sehingga merata sekitar 6 persen,” kata dia.
Diketahui, struktur pendapatan daerah diajukan sebesar Rp7,593 triliun. Sementara belanja daerah Rp7,480 triliun.
Komentar