Bandar Lampung-Gubernur Lampung Arinal Djunaidi cenderung merendahkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung terkait rendahnya nilai Tukar Petani (NTP) dan anjloknya harga Gabah Kering Petani.
Menurut mantan Ketua DPD I Golkar Lampung yang pernah terseret dalam kasus dugaan korupsi penetapan honorarium penyusunan Pergub dan Evaluasi Perda tahun 2015 lalu saat menjabat Sekdaprov menegaskan jika publikasi BPS hanya sekedar survey dan kurang bisa dipercaya akurasinya.
“Itukan sekedar survey BPS, coba langsung turun ke petani lihat langsung,”dalih Arinal saat acara silaturami media, di Mahan Agung, Selasa (29/12).
Saat disinggung penghargaan yang didapat dari Menteri Pertanian yang kontradiktif dengan kondisi nilai tukar petani yang menjadi juru kunci di Pulau Sumatera, Arinal mengatakan penghargaan itu bukti jika Pemprov Lampung dinilai Kementerian Pertanian berhasil dalam bidang pertanian.
“Jangan sembarangan, berat penghargaan ini,”kata Arinal sambil menunjukkan penghargaan dari Menteri Pertanian.
Terpisah pengamat pembangunan Provinsi Lampung Nizwar Affandi berpendapat, ada kemunduran yang sangat signifikan sejak Lampung dipimpin Arinal Djunaidi khususnya mengenai Nilai Tukar Petani.
Ia mengatakan,sejak masa kepemimpinan Gubernur Sjachroedin dan Gubernur Ridho, NTP Lampung selalu berada di atas rata-rata nasional dan selalu menjadi juara di Sumatera dengan NTP di atas 100. Capaian prestasi itu berakhir di tahun 2020 di masa kepemimpinan Gubernur Arinal, Hebatnya Program petani Berjaya dengan ditopang latar belakang Gubernur Insinyur pertanian, NTP Lampung justru sukses tersungkur hebat.
“Sederhananya, NTP ini menjadi salah satu rujukan jika kita ingin mengukur apakah kegiatan usaha di sektor pertanian dirasakan menguntungkan atau tidak oleh para petani. Jika NTP makin tinggi di atas angka 100 maka dimaknai semakin menguntungkan, dan jika makin rendah di bawah angka 100 akan diartikan semakin tidak menguntungkan karena biaya produksi lebih besar daripada nilai ekonomi yang diperoleh,”ulas Affan.
Affan menjelaskan, bulan Januari dan Februari 2020 lalu, NTP Lampung berada pada posisi juru kunci di Sumatera, sepanjang Maret sampai Agustus pada posisi ke-9 dari sepuluh, dan tiga bulan terakhir dari September sampai November kembali menjadi juru kunci di Sumatera dengan NTP di bawah 100.
“Catatan yang menjadi pekerjaan besar untuk Gubernur Arinal, mengapa deretan peningkatan angka produksi komoditi yang beliau paparkan berbanding terbalik dengan angka NTP nya? Apa yang salah sehingga peningkatan produksi tidak diikuti dengan naiknya nilai tukar ekonomi bagi petani?,”urainya.
Ia berpendapat, mencermati angka-angka pertumbuhan ekonomi dan NTP Provinsi Lampung itu jika dibandingkan dengan Provinsi lainnya di Sumatera dan nasional, tampaknya pandemi COVID-19 memang telah memukul keras semua provinsi di Indonesia.
“Tidak berlebihan rasanya jika saya katakan bahwa ketika yang lain terpukul jatuh terduduk maka Lampung termasuk yang terpukul kemudian jatuh terlentang,”katanya.
Affan juga mengaku heran, saat Gubernur Lampung memaparkan refleksi akhir tahun beberapa waktu lalu memilih tidak membahas NTP Lampung namun justru lebih mengemukakan sejumlah keberhasilan peningkatan produksi di bidang pertanian. Mulai dari luasan panen, produksi padi, jagung, ubi kayu, kopi, lada, tebu, kakao, peternakan dan perikanan semuanya mengalami peningkatan.
“ Tetapi Gubernur Arinal kembali memilih tidak membahas tentang Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Lampung yang ambruk melorot tajam sejak Januari sampai November tahun ini,”tandasnya.
Diketahui dalam data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung per 2 November 2020 lalu rata-rata harga Gabah Kering Petani (GKP) turun mencapai 5,54 persen sedangkan Nilai Tukar Petani Turun 0,93 Persen.
Bahkan rilis terakhir BPS Lampung 1 Desember 2020 lalu rata-rata harga gabah kering di Petani turun mencapai 3,27 persen, meski nilai tukar petani pada desember 2020 mengalami kenaikan naik 1,17 persen namun sejak Januari lalu hingga November, NTP tidak pernah mengalami kenaikan bahkan beberapa kali menjadi juru kunci di Pulau Sumatera, kondisi yang sangat kontradiktif, disaat petani menjerit justru Gubernur bersukacita menerima penghargaan Menteri Pertanian.(Bung)
Komentar