Oleh: Mahendra Utama
Di tengah krisis kepercayaan masyarakat terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Lampung harus jujur mengakui: banyak BUMD kita hidup segan, mati tak mau. Dana publik yang disuntikkan melalui penyertaan modal seolah lenyap ditelan kabut.
Dividen yang seharusnya masuk kas daerah, hanya tinggal harapan. Bahkan sebagian BUMD kita lebih dikenal karena masalahnya ketimbang prestasinya.
Sebagai pemerhati pembangunan daerah, saya merasa prihatin dan terpanggil untuk menyampaikan beberapa tawaran solusi konkret dan sistemik demi menjadikan BUMD bukan sekadar simbol birokrasi, melainkan mesin laba dan kesejahteraan rakyat.
1. Lakukan Audit Forensik dan Open Audit Publik
Langkah awal adalah bersih-bersih. Audit forensik harus menyasar seluruh laporan keuangan dan aktivitas BUMD dalam 5 tahun terakhir, terutama PT Lampung Jasa Utama (LJU) dan PT Wahana Raharja yang sudah terlalu lama dibiarkan berjalan tanpa arah.
Audit ini harus terbuka dan melibatkan auditor independen serta akademisi lokal, agar kepercayaan publik mulai tumbuh kembali.
2. Profesionalisasi Total: Stop BUMD sebagai Tempat “Titipan Politik”
Jika kita ingin untung, jangan tempatkan orang yang hanya paham perintah, bukan pasar. Rekrut CEO BUMD dari kalangan profesional berbasis meritokrasi.
Batasi campur tangan politik, dan perjelas KPI (Key Performance Indicator) masing-masing direksi.
Berikan kontrak manajemen berbasis capaian laba. Jika gagal dalam 2 tahun, beri sanksi tegas—BUMD bukan tempat magang bagi elite parpol.
3. Fokus pada Sektor Strategis dan Potensial
BUMD jangan dipaksa serba bisa. Pisahkan unit-unit usaha yang tidak menguntungkan, dan fokuslah pada sektor yang memang relevan dengan keunggulan daerah, seperti:
*Agroindustri*: Hilirisasi singkong, kopi, lada, dan nanas.
*Pariwisata & ekonomi kreatif*: Manfaatkan aset milik Pemprov untuk destinasi wisata berbasis lokal.
*Energi terbarukan*: Pembangunan PLTS desa dan pengelolaan sampah menjadi energi.
*Digitalisasi layanan publik*: Platform parkir, transportasi, dan pengelolaan aset daerah secara online dan transparan.
4. Gandeng Swasta dan Kampus dalam Model Kerja Sama
BUMD bisa untung jika berpikir kolaboratif. Libatkan private sector (swasta) sebagai investor, dan perguruan tinggi lokal sebagai mitra riset dan inkubasi bisnis.
Buat skema kerja sama operasi (KSO) atau joint venture, agar beban tidak semuanya ditanggung APBD. Kampus seperti Universitas Lampung, Itera, dan Polinela harus jadi mitra tetap BUMD.
5. Transparansi Digital dan Laporan Keuangan Terbuka
Setiap BUMD wajib punya dashboard kinerja daring yang bisa diakses publik: laporan laba rugi, penyertaan modal, hingga gaji direksi.
Dengan itu, masyarakat bisa mengawasi dan DPRD punya dasar kuat melakukan fungsi pengawasan.
BUMD yang sehat harus siap diawasi publik, bukan justru bersembunyi di balik rapat tertutup.
6. Bentuk Holding BUMD Lampung
Pemerintah Provinsi Lampung dapat membentuk Holding BUMD Lampung, yang mengintegrasikan unit-unit usaha BUMD menjadi satu ekosistem bisnis. Dengan model ini:
*Manajemen lebih ramping*.
*Skala bisnis meningkat*.
Tata kelola lebih efisien. Contoh suksesnya: PT Sarana Jabar Ventura (Jawa Barat), yang kini menjadi penopang investasi UMKM dan industri lokal.
Penutup
BUMD bukan sekadar perusahaan, tapi alat negara untuk menyejahterakan rakyat di daerah. Jika dikelola asal-asalan, maka bukan hanya uang rakyat yang hilang, tetapi juga kepercayaan.
Saya percaya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Ketua DPRD Ahmad Giri Akbar memiliki nyali dan visi untuk membongkar sistem lama dan membangun tata kelola BUMD yang sehat dan menguntungkan.
Jangan biarkan BUMD terus menjadi kubangan kerugian. Saatnya dibersihkan, dikembalikan pada jalur laba dan manfaat.
—
Mahendra Utama adalah Pemerhati Pembangunan Daerah dan Eksponen 98. Saat ini menjabat Komisaris Utama PT Deli Megapolitan Kawasan Bisnis serta Komisaris PT Mitratani Dua Tujuh.
Komentar