Fenomena roling jabatan pasca pilkada di daerah memang sudah seperti pasar hewan.
Kepala dinas, camat, sampai pejabat eselon berjejer bak sapi yang sedang ditimbang bobotnya.
Bukan bobot kinerja, bukan pula prestasi, tapi bobot “kedekatan” dengan rombongan blantik politik yang merasa punya andil dalam memenangkan kepala daerah.
Seperti halnya blantik sapi yang lihai menepuk-nepuk punggung hewan agar tampak gemuk di mata pembeli, para blantik jabatan ini juga pandai memainkan narasi jika si A loyal sejak awal, si B rela rogoh kocek, si C rajin hadir di posko.
Padahal yang dibutuhkan daerah bukan pejabat peliharaan, melainkan pejabat berintegritas.
Tapi meritokrasi di sini hanya jadi jargon, diperkosa berjamaah oleh kepentingan kelompok.
Lebih parah, Kepala OPD yang seharusnya profesional justru ikut cawe-cawe. Mereka tak segan mengusulkan nama titipan dengan harapan anggarannya aman, proyeknya lancar, atau kursinya tidak diguncang.
Akhirnya, yang duduk di kursi jabatan bukan mereka yang kompeten, melainkan mereka yang paling piawai merapat pada gendang telinga penguasa.
Kepala daerah pun seringkali tampak tak berdaya. Tipis kuping, mudah terbawa bisikan relawan, partai, bahkan kerabat.
Seakan-akan mandat rakyat yang begitu mahal nilainya telah disandera oleh sekelompok blantik yang lebih lihai berdagang loyalitas ketimbang membangun daerah.
Kalau roling jabatan hanya jadi ajang barter, maka yang lahir bukan birokrasi yang sehat, melainkan kandang sapi politik yang bising.
Sapi-sapi berkalung SK menunggu giliran disembelih, sementara blantiknya terus menari di arena, menjual pengaruh, menawar harga, dan menguasai pasar.
Di titik inilah, rakyat hanya bisa geleng kepala, untuk apa bicara meritokrasi, jika yang bekerja hanyalah blantik-blantik sapi yang menjadikan jabatan sebagai dagangan, bukan amanah?
“Rombongan blantik sapi” adalah metafora mewakili birokrasi pasca Pilkada yang dikuasai oleh patronase politik, di mana jabatan menjadi komoditas dan bukan amanah.
Jika dibiarkan, demokrasi lokal dipreteli pelayanan kepada masyarakat terpinggirkan.
Tanpa integritas, mekanisme meritokrasi, dan hukum yang ditegakkan, birokrasi daerah akan jatuh sebagai korban kepentingan jangka pendek elite politik.
Sebaliknya, untuk menyelamatkan pemerintahan daerah, diperlukan kepala daerah yang kuat, berintegritas, dan tegas menegakkan merit.
Masyarakat dan pengawas independen harus berperan aktif dalam menjaga agar birokrasi tak menjadi sarang “balas budi” dan “blantik sapi”.
Wallahu a’lam bishawab, Tabikpun Mahhap Ngalimpuro
Oleh : Abung Mamasa
Pemimpin Redaksi Harian Kandidat
Komentar