Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lahir sebagai janji besar negara untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan terbebas dari persoalan gizi.
Dengan dukungan anggaran jumbo dan jangkauan nasional, MBG seharusnya menjadi tonggak penting dalam pembangunan sumber daya manusia.
Namun, realitas di lapangan justru menunjukkan arah yang mengkhawatirkan jika program ini tidak hanya menghadapi krisis pelaksanaan, tetapi juga membuka ruang bagi praktik rente yang melahirkan OKB (Orang Kaya Baru) berbasis proyek negara.
Di tengah besarnya ambisi tersebut, persoalan serius mulai bermunculan. Dari sisi kualitas, kasus keracunan makanan menjadi alarm keras yang tak bisa lagi diabaikan.
Di Lampung, situasinya bahkan telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan. Ratusan siswa dan guru di Bandar Lampung dilaporkan mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG.
Secara kumulatif, daerah ini tercatat sebagai salah satu wilayah dengan jumlah kasus keracunan tertinggi, menjadikannya semacam episentrum krisis keamanan pangan dalam implementasi program ini.
Fenomena tersebut bukan kasus tunggal. Secara nasional, ribuan hingga belasan ribu kasus keracunan telah dilaporkan dalam berbagai fase pelaksanaan MBG, tersebar di banyak daerah di Indonesia. Pola penyebabnya pun berulang, mulai sanitasi dapur yang buruk, distribusi makanan yang tidak memenuhi standar, hingga lemahnya pengawasan.
Fakta ini menunjukkan bahwa persoalan MBG bukan sekadar insiden lokal, melainkan masalah sistemik yang menyentuh fondasi program itu sendiri.
Namun krisis MBG tidak berhenti pada aspek kesehatan. Di balik dapur-dapur program yang dikenal sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), muncul dugaan yang lebih serius yaitu adanya praktik monopoli oleh pihak-pihak tertentu.
Di berbagai daerah, beredar indikasi bahwa pengelolaan SPPG tidak berjalan secara terbuka dan kompetitif, melainkan diduga dikuasai oleh jaringan yang memiliki kedekatan dengan anggota dewan hingga pejabat pemerintahan.
Bahkan oknum anggota dewan atau pejabat bisa memiliki lebih dari lima bahkan belasan SPPG, tentunya itu dipegang oleh kerabat dekat dan orang kepercayaan mereka untuk mengelabui Masyarakat.
Di Lampung, hal itu tidak luput pihak-pihak pemodal yang rata-rata lingkaran pejabat dan oknum dewan serta pegurus partai tertentu juga diduga memiliki banyak SPPG.
Jika dugaan ini benar, maka MBG tidak lagi sekadar program sosial, melainkan telah berubah menjadi ekosistem proyek tertutup. Akses terhadap pengelolaan dapur dan distribusi makanan yang bernilai ekonomi tinggi berpotensi hanya berputar di kelompok tertentu, mematikan peluang pelaku usaha lokal yang seharusnya menjadi bagian dari program pemberdayaan.
Di titik inilah lahir fenomena yang kini ramai diperbincangkan publik yakni OKB proyek MBG. Mereka yang menikmati keuntungan besar bukan karena inovasi atau produktivitas, melainkan karena kedekatan akses terhadap anggaran negara.
Sementara itu, di sisi lain, anak-anak yang menjadi target utama program justru masih menghadapi persoalan kualitas makanan, bahkan risiko kesehatan.
Ironi ini menghadirkan paradoks yang sulit dibantah. Program yang dirancang untuk memberi makan anak-anak justru dalam praktiknya berpotensi memberi makan sistem proyek dan pada akhirnya hasilnya bisa kita tebak yaitu memperkaya segelintir orang.
Situasi ini menempatkan MBG pada persimpangan penting. Tanpa perbaikan tata kelola, transparansi penuh dalam pengelolaan SPPG, serta pengawasan yang ketat dan independen, program ini berisiko besar menyimpang dari tujuan awalnya.
Negara tidak boleh membiarkan program sosial berskala besar berubah menjadi ladang rente yang justru mencederai kepercayaan publik.
Penulis ingin menegaskan bahwa MBG tetap penting dan dibutuhkan. Namun pelaksanaannya harus segera dibenahi secara menyeluruh.
Publik berhak tahu siapa yang mengelola SPPG, bagaimana proses penunjukannya, dan sejauh mana akuntabilitas dijalankan.
Karena pada akhirnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari berapa banyak makanan yang dibagikan, tetapi dari seberapa besar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh anak-anak Indonesia, bukan oleh mereka yang bermain di balik dapur program.
Jika tidak, maka sejarah bisa saja mencatat MBG bukan sebagai program penyelamat generasi, melainkan sebagai mesin pencetak OKB terbesar dalam kebijakan sosial Indonesia, dari Lampung hingga seluruh penjuru negeri.
Tabikpun
Penulis : Abung Mamasa
Pemimpin Redaksi Harian Kandidat
Komentar