Bandar Lampung – Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung mendesak pemerintah segera merealisasikan pembangunan jalan dan jembatan permanen di wilayah perbatasan Kelurahan Way Kandis, Bandar Lampung, dengan Desa Fajar Baru, Lampung Selatan.
Desakan tersebut muncul setelah anggota Komisi III DPRD Bandar Lampung, Raka Irwanda, turun langsung meninjau lokasi dan memastikan tidak ada lagi kendala terkait batas wilayah maupun kesiapan lahan.
Menurut Raka, akses penghubung antarwilayah itu saat ini masih memprihatinkan karena warga hanya mengandalkan jalan tanah dan jembatan darurat yang dibangun dari batang kelapa dan bambu secara swadaya.
“Setelah kami cek langsung di lapangan, tidak ada kendala lagi. Masyarakat dan pemilik tanah juga sudah menghibahkan sebagian lahannya untuk kepentingan umum,” ujar Raka, Senin (25/5).
Ia menilai pembangunan infrastruktur tersebut sudah sangat mendesak mengingat tingginya mobilitas masyarakat di dua wilayah. Bahkan, warga telah bergotong royong membangun akses sementara demi mempermudah aktivitas sehari-hari.
Raka menegaskan pembangunan jalan dan jembatan permanen nantinya akan diusulkan melalui program aspirasi DPRD Kota Bandar Lampung.
“Batas wilayah sudah jelas, tanah sudah dihibahkan, dan kebutuhan masyarakat sangat tinggi. Pemerintah seharusnya tidak lagi berbelit-belit karena akses ini menjadi penghubung penting antara Bandar Lampung dan Lampung Selatan,” tegasnya.
Kepala Desa Fajar Baru, M. Agus Budiantoro, mengapresiasi langkah cepat Komisi III DPRD Bandar Lampung yang turun langsung melihat kondisi di lapangan.
Ia berharap pemerintah segera menindaklanjuti usulan masyarakat karena akses tersebut menjadi jalur utama penghubung warga dua daerah.
“Harapan kami pembangunan segera direalisasikan karena jalan dan jembatan ini sangat dibutuhkan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Pemerintah Kota Bandar Lampung memastikan pembangunan jembatan permanen akan diusulkan pada tahun 2027 mendatang.
Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, Yudistira Erik, mengatakan pihaknya telah mengetahui kondisi jembatan darurat yang dibangun warga secara gotong royong.
Namun, menurut dia, seluruh program pembangunan tahun 2026 sudah berjalan sehingga pembangunan permanen baru dapat diusulkan pada tahun berikutnya.
“Jembatan di daerah perbatasan memang menjadi salah satu prioritas pembangunan karena mendukung konektivitas antarwilayah kabupaten dan kota,” ujar Erik.
Meski demikian, pihaknya tetap akan memastikan seluruh aspek administrasi dan legalitas lahan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Di sisi lain, dukungan masyarakat terhadap pembangunan tersebut terus mengalir. Salah seorang warga, Simin, mengaku telah menghibahkan sebagian lahannya selebar empat meter untuk pembangunan akses jalan dan jembatan.
“Kalau untuk kepentingan umum, saya ikhlas. Semoga pembangunan ini benar-benar terealisasi,” ujarnya.
Komentar