oleh

Ini Dalih Kapuskes Abung Tengah Soal Dugaan Penyimpangan Dana BOK-JKN

-Daerah-279 views

Lampung utara – Kasus korupsi Dana Operasional Kesehatan (BOK) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)Lampung Utara yang melibatkan mantan Kadis Kesehatan, Maya Metisa diduga melibatkan sejumlah Kepala Puskemas di Lampura.

Dari informasi yang berhasil dihimpun, terdapat adanya indikasi penyimpangan terhadap realisasi anggaran Puskesmas Abung Tengah tahun 2019 lalu.

Dalam Laporan kegiatan Pembagian Alat kontrasepsi Keluarga Berencana (Kb), berupa Kondom, Iud dan implant kepada Kaum ibu aseptor KB, dari Anggaran 15 juta yang disediakan, hanya di setujui (Acc) oleh pihak Puskes sebesar 3 juta rupiah dalam penyerapannya.

Selain itu kejanggalan juga terjadi pada program senam Diabetes yang dilaksanakan, dari 8 juta rupiah yang dianggarkan, pihak Puskes juga hanya menyetujui sebesar Rp 2 juta rupiah dalam penyerapan, sedangkan sisa anggaran tidak direalisasikan, dan masuk dalam Kas Saldo keuangan Puskesmas.

Serta adanya dugaan kejanggalan pada program – program lainya, seperti Program penanggulangan Wabah penyakit Demam berdarah Dengue (DBD) dalam program Kesehatan Lingkungan (Kesling) yang Anggaran di pangkas, padahal saat itu, ada wabah Endemi DBD diwilayah Abung tengah, meskipun hanya 5%, tetapi ini sangat membahayakan bagi warga masyarakat. Padahal dalam Petunjuk Tekhnis (Juknis) pengelolaan Anggaran BOK/ JKN harus terserap habis pada seluruh program.

Sementara Kepala Puskesamas Abung Tengah, Achmad Hamdani saat dikonfirmasi membantah jika terdapat dugaan penyimpangan dalam sejumlah kegiatan tersebut.

Ia mengatakan, persoalan tersebut telah melalui pemeriksaan Inspektorat dan BPK.

“Kalau nggak bener temuan itu, kita akan gunakan hak sanggah, karena kita sudah ada pemeriksaan dari Inspektorat dan Dinas terkait, Bahkan BPK,”jelasnya, Senin (8/2).

Namun saat disinggung alokasi dana BOK dan JKN secara keseluruhan, Achmad berdalih tidak mempunyai kewenangan untuk menjawab, karena yang memiliki kompetensi menanyakan persoalan tersebut Inspektorat.

“ini dari Bendahara ya,”Kemudian hak yang mempertanyakan itu dari Instansi terkait, dari dinas Inspektorat.  Makanya kami disalahkan juga kalau memberikan hak jawab,” dalihnya.(Agus)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed