BKD Jangan Jadi Monyet Rakus, Jadilah Anjing Penjaga Meritokrasi

BKD Harus Menjadi Anjing Penjaga Meritokrasi, Bukan Benteng Kerahasiaan
Meritokrasi tidak bisa hidup dalam ruang gelap.

Sistem yang sehat membutuhkan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan publik.

Karena itu, ketika Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menutup diri terhadap permintaan informasi yang seharusnya dapat diakses publik, muncul pertanyaan, bagaimana masyarakat dapat memastikan bahwa pengelolaan jabatan benar-benar dilakukan berdasarkan prestasi dan kompetensi?

BKD memiliki posisi strategis dalam menentukan wajah birokrasi. Lembaga ini mengelola data kepegawaian, proses mutasi, promosi jabatan, hingga pengembangan karier ASN.

Dengan kewenangan sebesar itu, BKD seharusnya menjadi anjing penjaga meritokrasi yang memastikan tidak ada pejabat titipan, tidak ada praktik transaksional, dan tidak ada proses yang menyimpang dari aturan.

Namun fungsi pengawasan publik menjadi sulit berjalan ketika informasi yang berkaitan dengan kebijakan kepegawaian justru sulit diperoleh.

Tidak jarang wartawan yang meminta data atau klarifikasi mengenai proses mutasi, promosi, maupun pengisian jabatan harus menghadapi sikap tertutup.

Padahal keterbukaan informasi merupakan salah satu instrumen penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik, keterbukaan bukan ancaman. Sebaliknya, keterbukaan adalah pelindung bagi institusi itu sendiri.

Ketika data, prosedur, dan dasar pertimbangan suatu keputusan dapat dijelaskan secara terbuka, maka ruang bagi spekulasi dan kecurigaan akan semakin kecil.

Sebaliknya, semakin tertutup sebuah proses, semakin besar pula ruang bagi munculnya dugaan-dugaan negatif di tengah masyarakat.

Publik berhak mengetahui apakah promosi jabatan dilakukan berdasarkan kompetensi atau faktor lain. Publik berhak bertanya apakah pejabat yang dilantik telah melalui proses yang objektif.

Publik juga berhak memperoleh penjelasan ketika muncul isu mengenai adanya pejabat titipan atau dugaan praktik jual beli jabatan.

Dalam hal ini, wartawan menjalankan fungsi kontrol sosial yang dijamin oleh hukum dan menjadi bagian penting dari mekanisme pengawasan demokratis.
Ketika BKD memilih diam atau sulit memberikan informasi yang seharusnya dapat dijelaskan kepada publik, yang muncul bukanlah rasa percaya, melainkan tanda tanya.

Mengapa informasi itu sulit dibuka? Apa yang sedang dilindungi? Apakah proses yang berjalan memang benar-benar berdasarkan prinsip meritokrasi?

BKD yang sehat seharusnya menjadi anjing penjaga meritokrasi yang setia pada aturan, bukan berubah menjadi monyet rakus yang sibuk mengumpulkan uang titipan dari calon pejabat yang mengincar jabatan.

Sebab ketika jabatan diperdagangkan dan kompetensi dikalahkan oleh transaksi, maka yang runtuh bukan hanya sistem merit, tetapi juga kepercayaan publik terhadap birokrasi.

Jabatan publik adalah amanah yang harus diberikan kepada mereka yang layak, bukan kepada mereka yang mampu membayar paling mahal.

Tentu tidak semua data kepegawaian dapat diumumkan begitu saja. Ada informasi pribadi ASN yang memang harus dilindungi.

Namun prinsip perlindungan data pribadi tidak boleh dijadikan alasan untuk menutup seluruh proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kepentingan publik.

Pada akhirnya, meritokrasi dan keterbukaan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. BKD yang benar-benar percaya pada sistem merit semestinya tidak takut diawasi.

Sebab jika setiap promosi dan mutasi dilakukan secara objektif, transparan, dan sesuai aturan, maka tidak ada alasan untuk menutup diri dari pertanyaan publik.

BKD seharusnya menjadi penjaga meritokrasi yang menggonggong ketika ada intervensi, bukan menjadi tembok sunyi yang menghalangi masyarakat memperoleh informasi.

BKD juga jangan sampai berubah menjadi monyet yang rakus, yang lebih tertarik pada titipan uang dan kepentingan kelompok tertentu daripada menjaga integritas birokrasi.