Oleh : Abung Mamasa
Pemred Harian Kandidat
Ada ironi dalam cara kekuasaan berkomunikasi dengan pers.
Seorang gubernur dikenal dekat dengan wartawan, terbuka dan rendah hati. Tetapi orang yang berada di lingkaran komunikasinya justru membuat wartawan merasa seperti sedang berhadapan dengan pagar kekuasaan.
Ironi itulah yang muncul dalam polemik wartawan Garuda TV, Aza, dengan Dina Puspa yang disebut sebagai bagian dari tim media Gubernur Lampung.
Saya mengenal Rahmat Mirzani Djausal jauh sebelum ia menjadi gubernur. Bahkan sebelum ia menjadi anggota DPRD Lampung.
Kami pernah bernaung dalam organisasi yang sama, HIPMI Lampung, sekitar 2008. Kami sama-sama anak Kotabumi, Lampung Utara. Ketika memasuki SMA, Mirza hijrah ke Bandar Lampung dan bersekolah di SMAN 2 Bandar Lampung.
Dari pengalaman mengenal Mirza itulah saya mengetahui satu hal: Mirza bukan orang yang alergi terhadap wartawan.
Sebaliknya, ia cukup dekat dengan media. Ia bisa berbicara dengan wartawan tanpa jarak yang berlebihan. Kepada orang dengan profesi apa pun, Mirza yang saya kenal adalah sosok yang rendah hati dan menghargai orang lain.
Karena itu, saya merasa ada sesuatu yang kontradiktif ketika muncul persoalan dalam agenda Gubernur Lampung di The Canopy Lampung, Jumat, 2 Oktober 2026.
Aza dan Persoalan Peliputan
Menurut pengakuan wartawan Garuda TV, Aza, dirinya sedang menjalankan tugas jurnalistik meliput agenda olahraga bersama dan Turnamen Padel Gubernur Cup 2026 dalam rangka Haornas.
Dalam pemberitaan yang beredar, Aza mengaku didatangi Dina Puspa, yang disebut sebagai bagian dari tim media gubernur.
Aza mengaku diminta menghentikan peliputan dan menghapus rekaman yang telah dibuat.
Kalau benar peristiwa itu terjadi sebagaimana pengakuan Aza, maka persoalannya bukan lagi sekadar cekcok kecil antara wartawan dan petugas media.
Ini menyangkut bagaimana pemerintah memperlakukan pers.
Pertanyaannya sederhana:
Atas dasar apa wartawan dilarang meliput agenda resmi gubernur?
Kalau ada aturan protokol, jelaskan.
Kalau ada batasan area, tunjukkan.
Kalau alasan keamanan, sampaikan.
Kalau kegiatan tertutup, katakan sejak awal.
Tetapi jangan sampai larangan itu hanya muncul karena seseorang merasa tidak nyaman melihat kamera wartawan.
Sebab wartawan bukan tamu yang datang untuk mencari pujian.
Wartawan bekerja untuk publik.
Lebih Ironis Karena Dina Pernah Menjadi Wartawan
Yang membuat persoalan ini semakin menarik adalah latar belakang Dina Puspa sendiri.
Dina bukan orang yang asing dengan dunia pers.
Jejak publik menunjukkan namanya pernah tercatat sebagai reporter sekaligus editor Radar Lampung. Dalam sejumlah berita Radar Lampung tahun 2022, namanya tercantum sebagai reporter dan editor.
Dengan pengalaman tersebut, tentu Dina memahami bagaimana wartawan bekerja.
Ia tahu wartawan membutuhkan gambar.
Ia tahu wartawan membutuhkan informasi.
Ia tahu wartawan mengejar momentum.
Ia tahu hasil liputan bukan sesuatu yang bisa seenaknya diminta untuk dihapus.
Karena itu, jika benar Dina meminta Aza menghentikan peliputan dan menghapus rekaman, ironi itu menjadi semakin kuat.
Dulu mengejar berita, sekarang disebut meminta wartawan menghapus berita.
Tentu, tuduhan itu harus dibuktikan. Dina berhak memberikan klarifikasi. Pemprov Lampung juga berhak menjelaskan konteks sebenarnya.
Tetapi justru karena Dina pernah berada di dunia pers, publik memiliki alasan untuk meminta penjelasan lebih terang.
Jangan Sampai Mirza Kalah oleh Tim Medianya
Di sinilah persoalannya menjadi lebih besar bagi Rahmat Mirzani Djausal.
Saya mengenal Mirza sebagai orang yang menghargai wartawan.
Maka jangan sampai karakter Mirza yang selama ini saya kenal justru berubah di mata publik karena perilaku orang-orang yang berada di sekelilingnya.
Jangan sampai Mirza yang ramah kepada wartawan kalah oleh tim media yang terlalu sibuk mengatur wartawan.
Tim media seharusnya menjadi jembatan.
Bukan tembok.
Seharusnya membuka akses informasi.
Bukan menutup akses.
Seharusnya membantu wartawan mendapatkan informasi yang benar.
Bukan membuat wartawan bertanya-tanya apakah kamera mereka boleh dinyalakan atau tidak.
Karena ketika anggota tim media bertindak berlebihan, publik tidak selalu melihatnya sebagai tindakan pribadi.
Nama gubernur ikut terbawa.
Organisasi Pers Mulai Bersuara
Persoalan Aza–Dina juga tidak berhenti sebagai persoalan pribadi.
Sejumlah organisasi dan elemen pers telah menyampaikan sikap serta meminta klarifikasi terkait dugaan pelarangan peliputan tersebut.
AJI Bandar Lampung mengecam dugaan intimidasi dan meminta Pemprov Lampung memberikan penjelasan serta mengevaluasi tata kelola hubungan dengan media.
PFI Lampung juga mengecam dugaan pembatasan terhadap kerja jurnalistik.
FJPI Lampung ikut meminta Pemprov Lampung memberikan klarifikasi.
JPSI mempertanyakan mengapa agenda pemerintah harus ditutup dari peliputan apabila memang tidak ada persoalan yang perlu disembunyikan.
Respons-respons tersebut menunjukkan bahwa persoalan ini sudah bergerak melampaui hubungan Aza dengan Dina.
Ini sudah menjadi pertanyaan tentang kultur komunikasi Pemerintah Provinsi Lampung terhadap pers.
Bagaimana dengan Kabar Aza Diberhentikan?
Persoalan semakin ramai setelah muncul informasi bahwa Aza diberhentikan dari Garuda TV sehari setelah kejadian tersebut.
Urutan waktunya memang memunculkan pertanyaan publik.
Tetapi di sini kita harus fair.
Belum ada dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa pemberhentian Aza berkaitan dengan insiden peliputan tersebut.
Garuda TV perlu menjelaskan alasan pemberhentian secara terbuka.
Sebab jangan sampai ruang kosong informasi justru melahirkan spekulasi.
Pertanyaan publik tetap sah:
Mengapa Aza dilarang meliput? Mengapa rekaman disebut diminta untuk dihapus? Dan mengapa sehari kemudian muncul kabar pemberhentian?
Ketiganya perlu dijawab oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
Mirza dan Diskominfo Perlu Mengevaluasi
Saya kira Rahmat Mirzani Djausal dan Diskominfo Lampung tidak perlu defensif menghadapi persoalan ini.
Justru harus dibuka.
Dengar Aza.
Dengar Dina.
Dengar organisasi pers.
Periksa SOP.
Periksa kewenangan tim media.
Kemudian sampaikan kepada publik apa yang sebenarnya terjadi.
Yang paling penting adalah memastikan apakah tindakan yang dilakukan Dina merupakan kebijakan resmi tim media gubernur atau tindakan individual.
Kalau itu kebijakan resmi, publik berhak tahu dasar dan aturannya.
Kalau tindakan individual, maka jangan biarkan tindakan tersebut menjadi representasi wajah pemerintahan.
Dan bila terbukti ada tindakan yang berlebihan, evaluasi harus dilakukan.
Bukan karena gubernur harus tunduk kepada wartawan.
Tetapi karena pemerintah yang percaya diri tidak perlu takut kepada kamera.
Jangan Biarkan Orang Lain Mengubah Wajah Mirza
Saya menulis ini bukan untuk menyerang Dina Puspa.
Saya juga tidak sedang membela Aza secara membabi buta.
Saya justru sedang mengingatkan seorang teman lama.
Rahmat Mirzani Djausal yang saya kenal bukan Mirza yang alergi terhadap wartawan.
Ia adalah Mirza yang bisa duduk bersama siapa saja.
Karena itu, saya berharap karakter itu tetap terlihat dalam pemerintahan yang dipimpinnya.
Jangan sampai orang-orang yang berada di sekitar gubernur justru menciptakan jarak antara gubernur dan pers.
Sebab seorang pemimpin tidak hanya dinilai dari apa yang ia katakan.
Ia juga dinilai dari bagaimana orang-orang yang diberinya kepercayaan bertindak atas namanya.
Kalau tim media membuat wartawan merasa ditekan, maka yang ikut dipertaruhkan adalah wajah gubernur.
Karena itu, Mirza dan Diskominfo Lampung perlu berpikir ulang mengenai pola kerja tim media gubernur.
Bukan berarti seseorang harus langsung disalahkan hanya karena sebuah polemik.
Tetapi bila memang terdapat tindakan yang tidak sesuai dengan semangat keterbukaan dan hubungan sehat antara pemerintah dengan pers, evaluasi adalah kewajiban, bukan pilihan.
Sebab tim media bukan penjaga gerbang kekuasaan.
Mereka adalah penghubung antara kekuasaan dan publik.
Dan kalau penghubung itu berubah menjadi pagar, maka yang terputus bukan hanya komunikasi dengan wartawan.
Yang terputus adalah kepercayaan publik.
Jangan sampai satu tindakan seorang anggota tim media membuat Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang dikenal dekat dengan wartawan justru terlihat sebaliknya.
Jangan sampai Mirza kalah oleh orang-orang yang bekerja atas nama Mirza.
Komentar