Sore itu Kedai Kopi Slemon milik Dek Yanti, janda mantan TKW Arab, di pelataran parkir Kantor Gubernur Latak Litung, mendadak lebih ramai dari biasanya.
Bukan karena kopi sedang diskon.
Bukan pula karena Dek Yanti sedang mencari jodoh baru.
Yang membuat meja kedai penuh adalah satu kabar yang sedang membuat gedung DPRD Latak Litung panas dingin.
Anggota dewan disebut-sebut saling “mengolah” sesama anggota dewan.
Rustam Silobilobi datang sambil membawa ponsel.
“Din! Gawat!”
Din Bacut yang sedang menghitung utang kopinya langsung mendongak.
“Kalau kau bilang gawat, biasanya datanya belum tentu ada.”
“Ini serius!”
“Serius menurutmu atau serius menurut data?”
Rustam terdiam.
Ubay Calak langsung menyambar.
“Informasinya menyebut ada dugaan anggota Badan Kehormatan meminta uang kepada sesama legislator. Nilainya antara Rp20 juta sampai Rp50 juta.”
Dek Yanti berhenti mengaduk kopi.
“Sesama anggota dewan?”
“Iya.”
Dek Yanti menggeleng.
“Jadi mereka sekarang saling mengolah?”
Din Bacut menyeringai.
“Bukan cuma mengolah aspirasi rakyat rupanya. Sesama mereka juga bisa diolah.”
Informasi yang beredar menyebut Ketua Badan Kehormatan, Masdulah Sarujaya, dari Partai Sinar TerdePAN, disebut mendapat angka terbesar, yakni Rp50 juta.
Sementara anggota lainnya disebut menerima antara Rp20 juta hingga Rp30 juta.
Whanda Kesot yang sisiran rambutnya membuat lalat dan kecoa terpeleset langsung menyela.
“Kalau benar, berarti jabatan ketua ada tarif khusus?”
Din Bacut mengangkat cangkir.
“Jangan buru-buru menyimpulkan. Itu baru dugaan yang harus dibuktikan.”
Ubay mengangguk.
“Betul. Tetapi ada satu nama lagi yang membuat cerita ini semakin menarik.”
“Siapa?”
“Yanwar Wiryawan, Ketua Komisi V.”
Rustam langsung bersemangat.
“Dia dari partai apa?”
Ubay menjawab, “Partai Demarkasi Indahnya Perjuangan Hati, biasa disingkat Pedeipeh.”
Din Bacut hampir tersedak.
“Pedeipeh?”
“Iya.”
“Dan Randi Bobi?”
“Satu partai dengan Yanwar.”
Dek Yanti menatap mereka.
“Lho, kok jadi menarik?”
Din Bacut meletakkan cangkir.
“Nah, di sinilah politik Latak Litung mulai seperti sinetron. Ketua Komisi V Yanwar Wiryawan dan Randi Bobi berada dalam satu partai, sementara Randi sendiri sedang menjadi objek pemeriksaan Badan Kehormatan.”
Randi Bobi sebelumnya diproses Badan Kehormatan setelah dugaan aksi mengempiskan ban mobil mahasiswa di lingkungan DPRD Latak Litung terekam CCTV dan yang bersangkutan mengakui perbuatannya.
Sanksinya?
Teguran lisan dan teguran tertulis.
Bukan skorsing.
Bukan pemberhentian.
Masdulah menjelaskan, ketentuan tata tertib dan kode etik yang berlaku tidak memungkinkan pemberian sanksi skorsing atau pemberhentian untuk perkara tersebut karena ketentuan itu berkaitan dengan tindak pidana yang ancaman hukumannya bertahun-tahun.
Din Bacut mengangguk.
“Secara aturan, kita bisa memahami penjelasannya.”
Ia berhenti sebentar.
“Tapi publik tentu boleh bertanya lebih jauh.”
“Apa?” tanya Dek Yanti.
“Bagaimana kalau yang harus diperiksa bukan hanya tindakan mengempiskan ban, tetapi juga dugaan adanya praktik saling mengolah sesama legislator?”
Kedai kembali hening.
Din Bacut melanjutkan.
“Karena kalau anggota dewan saling mengolah, rakyat jangan sampai cuma menjadi penonton.”
Rustam tertawa.
“Kalau di dapur, siapa yang memasak?”
“Yang punya kekuasaan.”
“Yang jadi bahan?”
“Sesama anggota dewan.”
“Yang makan?”
Din Bacut menunjuk gedung DPRD.
“Kalau benar ada permainan, mungkin mereka.”
Dek Yanti langsung menyela.
“Terus rakyat?”
Din Bacut menjawab datar.
“Rakyat kebagian tagihan.”
Whanda tertawa.
“Ini baru Latak Litung!”
Namun, kata Din Bacut, persoalan yang lebih serius bukan sekadar siapa berasal dari partai mana.
Masdulah dari Partai Sinar TerdePAN. Yanwar Wiryawan dan Randi Bobi dari Pedeipeh.
Konstelasi itu justru membuat publik semakin layak bertanya.
Apakah Badan Kehormatan benar-benar bekerja independen?
Apakah semua anggota diperlakukan dengan standar etik yang sama?
Dan yang paling penting, jika muncul tuduhan bahwa sesama anggota dewan saling meminta atau menerima uang puluhan juta, mengapa persoalan sebesar itu tidak dibuka seterang-terangnya kepada publik?
“Jangan sampai,” kata Din Bacut, “Badan Kehormatan hanya sibuk mengukur tekanan angin ban mahasiswa, tetapi lupa memeriksa apakah tekanan moral di dalam gedung dewan masih cukup.”
Dek Yanti tertawa.
“Din, itu sindiran apa?”
“Pemeriksaan tekanan.”
“Tekanan apa?”
“Tekanan ban gampang diperiksa.”
Din Bacut menunjuk gedung DPRD.
“Tekanan kepentingan jauh lebih sulit.”
Rustam tiba-tiba berdiri.
“Jadi judul beritanya apa?”
Din Bacut menatapnya.
“Jangan bikin judul sebelum datanya lengkap.”
Rustam kembali duduk.
Whanda tertawa.
“Din Bacut sudah mulai menulari Rustam dengan penyakit jurnalistik.”
Din Bacut kemudian mengambil kopi terakhirnya.
“Catat, Rustam. Kalau tuduhan Rp20 juta sampai Rp50 juta itu benar, buktikan. Kalau tidak benar, bantah. Tetapi jangan biarkan publik terus bertanya-tanya.”
Ia menatap gedung DPRD.
“Karena wakil rakyat tidak dipilih untuk saling mengolah.”
“Mereka dipilih untuk mengolah aspirasi rakyat menjadi kebijakan.”
Dek Yanti menyela.
“Kalau mengolah sesama anggota?”
Din Bacut menjawab:
“Kalau benar, itu bukan lagi politik.”
“Apa?”
“Itu dapur kekuasaan.”
Dek Yanti tertawa.
“Din, bayar kopi!”
Din Bacut langsung memasukkan tangan ke saku.
Kosong.
“Besok.”
“Besok lagi?”
“Namanya juga perjuangan.”
Dek Yanti menutup buku utang.
“Perjuangan hati?”
Din Bacut menoleh.
“Bukan.”
“Perjuangan Pedeipeh?”
“Bukan.”
“Terus?”
Din Bacut tersenyum.
“Perjuangan melunasi utang kopi.”
Dek Yanti menggeleng.
“Kalau begitu, kamu memang cocok jadi anggota dewan.”
“Kenapa?”
“Karena sama-sama pintar membuat alasan.”
Dan sore itu, Kedai Kopi Slemon kembali ramai.
Sementara publik Latak Litung masih menunggu jawaban yang jauh lebih penting:
Benarkah ada wakil rakyat yang saling “mengolah”, atau semua itu cuma kabar yang belum berani bertemu dengan bukti?
Komentar