Bandar Lampung – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung melangsungkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra kerja yang berada di lingkungan Pemprov Lampung.
Hearing tersebut, dihadiri oleh Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK), Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (PKPCK) dan lainnya.
Ketua Komisi IV DPRD Lampung Ismet Roni mengatakan bahwa kegiatan Hearing kali ini, sebagai bentuk evaluasi Legislatif kepada para mitra kerja dalam rangka kesiapan pelaksanaan kegiatan di tahun 2021.
“Kita monitor kesiapan para OPD ini dalam rangka kesiapan pelaksanaan kegiatan. Selain itu, kita juga mendapat laporan mana saja item-item yang terkana recorfushing sehingga tidak dapat terlaksana di tahun ini. Mayoritas mitra kerja Komisi IV ini terkena pemangkasan anggaran sekitar delapan persen,” kata Ismet.
Untuk itu, ia meminta para OPD yang memiliki kegiatan fisik, untuk segera melakukan proses lelang demi percepatan pembangunan yang berada di Provinsi Lampung.
“Kalau bisa di bulan Mei atau Juni sudah bisa untuk dilelang kegiatan fisik ini. Karena hal tersebut kita dorong sebagai bentuk percepatan pembangunan di Provinsi Lampung. Contohnya seperti jalan Ryacudu kan, dinilai prioritas. Nah prosesnya ini harus cepat dilakukan, supaya tahapan pembangunannya dapat segera terlaksana dan selesai tepat waktu,” paparnya.
Sementara, Sekertaris Komisi IV DPRD Lampung Kostiana juga menjelaskan bahwa Hearing kali ini adalah sebagai bentuk pengawasan Legislatif kepada mitra kerjanya. Apalagi ini sudah memasuki masa triwulan pertama.
“Ini sebagai bentuk fungsi pengawasan Dewan terhadap mitra kerja, sehingga dijalin koordinasi dan evaluasi kepada para OPD, saat ini juga kan sudah masuk masa triwulan pertama,” kata Kostiana.
Kostiana juga berharap para OPD untuk lebih optimal dalam penyerapan anggaran., Perencanaan kan sudah ada, tinggal realisasinya. Pihaknya mendorong para Dinas agar lebih efisien dan efektif dalam penggunaan anggaran.
“Yang pasti para Kepala OPD ini kan sudah mengetahui mana yang prioritas untuk diutamakan, sehingga percepatan pembangunan di Provinsi Lampung dapat segera terlaksana. Contoh sederhana seperti ini, jangan sampai banyak jalan yang rusak membuat mobilitas masyarakat terganggu, ini yang harus kita antisipasi,” pungkasnya
Komentar