oleh

Jaksa Kesayangan Pemda

-Din Bacut-283 views

Pagi di Kedai Kopi Sekali Minum Langsung Move On, atau lebih dikenal warga sebagai SLEMON, selalu memiliki cara sendiri untuk menyambut hari. Matahari belum benar-benar tinggi ketika aroma kopi robusta sudah lebih dulu memenuhi ruangan, bercampur bau kayu tua, koran yang baru dibuka, dan obrolan yang sering kali lebih tajam daripada editorial surat kabar.

Di kedai itulah berita tidak pernah benar-benar selesai ketika dicetak. Ia baru memulai hidupnya ketika dibaca sambil menyeruput kopi.

Pemiliknya, Dek Yanti, perempuan yang sudah lama belajar bahwa kopi dan politik memiliki kesamaan yaitu sama-sama pahit bila diminum tanpa kejujuran.

Dinding kedai dipenuhi foto-foto lama. Ada foto panen raya, foto banjir tahunan, foto jalan yang setiap lima tahun sekali dijanjikan akan mulus, dan sebuah papan kayu bertuliskan:

“Di sini kopi boleh pahit, tapi logika jangan.”

Kalimat itu dibuat sendiri oleh Din Bacut bertahun-tahun lalu. Hingga kini belum ada yang sanggup membantahnya.

 

Pelanggan tetap mulai berdatangan.

Rustam Silobi-lobi datang paling pagi. Wartawan muda itu membawa tas lusuh yang lebih banyak berisi guntingan berita daripada pakaian. Ia percaya setiap berita memiliki umur panjang bila disimpan dengan baik.

Di belakangnya menyusul Ubay Calak. Wartawan senior itu memiliki bakat aneh. Ia bisa membaca APBD seperti orang membaca novel detektif. Baginya, angka tidak pernah berdiri sendiri. Selalu ada cerita yang bersembunyi di belakangnya.

Satu lagi keahlian Ubay, Ia mampu memprediksi siapa pejabat yang akan dimutasi dan rata-rata tebakanmya tepat, wajar jika kalangan wartawan menjulukinya tokoh pers setempat serta Baperjakat swasta.

Sementara Wanda Kesot datang dengan sandal jepit yang sebelah talinya diikat kawat. Penampilannya memang sederhana, tetapi kalau berbicara soal kebijakan publik, isi kepalanya sering membuat pejabat memilih pura-pura menerima telepon.

Baca Juga:  Kereta Gantung Bandar Ngapung

Mereka belum sempat memesan kopi ketika pintu kedai terbuka perlahan.

Din Bacut masuk.

Tidak ada yang istimewa dari penampilannya. Kemeja kusut, sandal tipis, topi tua yang warnanya sudah menyerah kepada matahari. Tetapi semua orang tahu, bila Din datang membawa dua lembar koran sekaligus, berarti ada sesuatu yang sedang menggelitik nuraninya.

Ia duduk tanpa banyak bicara.

Dek Yanti meletakkan secangkir kopi hitam.

“Sepertinya hari ini kopinya harus lebih pahit,”

Din Bacut mengangguk pelan.

“Karena berita hari ini terlalu manis untuk sebagian orang.”

 

Koran pertama dibuka.

Judulnya berbicara tentang imbauan Komisioner Tekuk Koruptor (KOKTEKOR) Republik Ketorak kepada pemerintah daerah agar tidak lagi memberikan hibah kepada instansi vertikal.

“Masuk akal,” gumam Rustam.

Lembaga vertikal telah memiliki sumber anggaran tersendiri. Dalam pandangan tata kelola, APBD semestinya diprioritaskan untuk pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah. Karena itu, imbauan tersebut lahir bukan untuk melemahkan siapa pun, melainkan agar pemerintah daerah berhati-hati menentukan prioritas penggunaan uang rakyat.

Din Bacut mengangguk pelan.

“Kalimat larangan itu sebenarnya sederhana.”

Ia berhenti sejenak.

“Sesederhana tulisan ‘dilarang menginjak rumput’.”

“Tetapi…”

“…rupanya ada yang menganggap tulisan seperti itu hanya hiasan taman.”

Semua tersenyum.

 

Koran kedua dibuka.

Di sana tertulis tentang hibah yang dialokasikan oleh Pemkot Bandar Ketipung kepada Kejaksaan Tinggi.

Nominalnya bukan angka kecil.

Sekitar Rp65 miliar.

Belum selesai rasa heran itu mengendap, muncul berita lain.

Pemprov Latak Litung juga mengalokasikan hibah sekitar Rp35 miliar.

Din Bacut tidak mengangkat alis.

Ia hanya menatap langit-langit kedai.

Kadang-kadang, orang yang terlalu sering melihat ironi sudah tidak lagi terkejut.

 

Ia kemudian mengambil sebatang rokok yang tidak pernah benar-benar dinyalakan.

Baca Juga:  Sebelum Penggrebekan Walikota Sudah Lama Pisah Ranjang

“Itu rokok kenapa tidak dibakar?” tanya Dek Yanti.

Din tersenyum.

“Supaya asapnya tetap menjadi harapan.”

Semua tertawa.

 

Yang menarik bukanlah besar kecilnya angka.

Bukan pula kepada siapa hibah itu diberikan.

Yang menarik adalah sifat manusia terhadap larangan.

Di negeri Ketoprak, larangan sering memiliki nasib tragis.

Larangan membuang sampah menjadi hiasan sungai.

Larangan parkir berubah menjadi petunjuk lokasi parkir.

Larangan merokok menjadi tempat berkumpul para perokok.

Kini muncul satu larangan baru.

Jangan memberi hibah kepada instansi vertikal.

Tetapi rupanya larangan pun memiliki kelas sosial.

Ada larangan yang dipatuhi.

Ada pula larangan yang hanya dipandangi sambil tersenyum.

 

Din Bacut mengaduk kopinya perlahan.

“APBD itu seperti nasi.”

Semua menoleh.

“Nasi?”

“Iya.”

“Kalau di rumah, anak sendiri belum kenyang, masa tetangga lebih dulu disuapi?”

Rustam tersenyum.

“Itu bukan dermawan.”

“Lalu?”

“Itu salah prioritas.”

 

Tidak ada yang mengatakan hibah itu melanggar hukum.

Tidak ada yang menyimpulkan adanya niat buruk.

Namun, di warung kopi, pertanyaan sering lahir bukan dari hukum, melainkan dari akal sehat.

Mengapa ketika rakyat meminta jalan diperbaiki, jawabannya sering “bertahap”?

Mengapa ketika sekolah membutuhkan ruang kelas baru, jawabannya “menunggu kemampuan fiskal”?

Mengapa ketika drainase mampet, jawabannya “akan diusulkan”?

Tetapi ketika berbicara hibah bernilai puluhan miliar, anggaran seolah berjalan dengan langkah yang jauh lebih ringan.

Ironi itu spontan memicu asumsi, jika Pemda Lebih sayang kepada jaksa atau memang hibah itu sebagai tukar kasus atau Pemda Bandar Ketipung dan Pemprov Latak Litung melakukan tindakan preventif agar tidak diperiksa dengan memberikan hibah ugal-ugalan kepada kejaksaan.

Pertanyaan seperti itu tidak memerlukan mikrofon.

Ia cukup duduk di warung kopi.

Baca Juga:  Gerobak Cadang Sapi Lawang

 

Dek Yanti menyapu lantai sambil bergumam,

“Rakyat itu aneh.”

Din tersenyum.

“Bukan rakyat yang aneh.”

“Lalu?”

“Harapan mereka yang terlalu sederhana.”

“Maunya apa?”

“Jalan tidak berlubang.”

“Air tidak banjir.”

“Sekolah tidak bocor.”

“Puskesmas tidak kekurangan obat.”

“Sesederhana itu.”

 

Wanda Kesot kemudian menunjuk papan menu.

“Kopi Hitam.”

“Kopi Susu.”

“Kopi Jahe.”

“Kalau APBD, menunya apa?”

Din Bacut tertawa.

“Kalau APBD…”

“Menu favoritnya sering kali bukan kebutuhan.”

“Tetapi kebiasaan.”

 

Sore mulai turun.

Kedai makin ramai.

Topik berganti dari sepak bola ke harga cabai, lalu kembali lagi ke hibah.

Di sudut ruangan, seorang bapak tua yang sejak tadi diam akhirnya berkata lirih,

“Kalau uang rakyat bisa bicara…”

“…mungkin dia juga ingin tahu kenapa jalannya selalu berbelok.”

Tak ada yang menjawab.

Karena kadang-kadang kalimat paling lucu justru terdengar paling menyedihkan.

 

Din Bacut berdiri.

Ia menghabiskan kopinya.

Lalu menatap papan bertuliskan SLEMON.

“Yanti…”

“Iya?”

“Warung ini hebat.”

“Kenapa?”

“Di sini…”

“…orang boleh berbeda pendapat.”

“…boleh tertawa.”

“…boleh mengkritik.”

“Tapi satu yang tidak boleh.”

“Apa?”

“Mematikan logika.”

Ia melangkah keluar.

Langit mulai kemerahan.

Di kejauhan, jalan berlubang memantulkan genangan air yang berkilau diterpa cahaya senja.

Din Bacut berhenti sejenak, lalu tersenyum sendiri.

“Negeri ini tidak kekurangan uang, tidak pula kekurangan gedung. Yang sering langka hanyalah keberanian untuk terus bertanya: apakah setiap rupiah sudah lebih dahulu menemukan rakyat, sebelum menemukan tembok-tembok yang megah?”

Ia melanjutkan langkahnya.

Di belakangnya, suara cangkir beradu kembali terdengar.

Warung kopi akan tetap buka esok pagi.

Kopi akan tetap pahit.

Dan pertanyaan-pertanyaan itu, seperti ampas di dasar cangkir, akan selalu menunggu seseorang untuk mengaduknya lagi.

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed