Bandar Lampung- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung menjadi sorotan pemerintah pusat terkait molornya pembayaran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) guna menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Desember mendatang.
Dikutip dari detik.com, Mendagri Tito Karnavian dalam Webinar Nasional Pilkada Berintegritas 2020, Selasa (20/10/2020) mengungkapkan kekeselannya terhadap Pemkot Bandar Lampung yang selalu macet dalam melakukan pembayaran.
“Saya kira ini Kota Bandar Lampung ini paling macet saya juga enggak tahu kenapa. Kota Bandar Lampung, dari perasaan saya, kalau dari rapat ini paling banyak saya tegur itu Bandar Lampung terus. Sekarang PJ-nya kalau ada di sini, tolong cek, daripada nanti kita periksa, saya suruh Dirjen nanti periksa, mana uangnya,” tutur Tito.
Tito meminta dirjen keuangan daerah Kemendagri mendorong pemerintah daerah yang belum tuntas untuk segera melunaskan.
“Di sini ada dirjen keuangan daerah, saya minta dorong betul daerah-daerah lain yang belum tuntaskan 100 persen, daerah mana saja. Karena semua sekarang kebanyakan Plt, perintahkan ke Plt untuk segera melunasi agar tak ada lagi beban Bawaslu, KPU atau aparat keamanan,” ujarnya.
Tito menegaskan, Pemerintah mempunyai peran penting dalam mensukseskan Pilkada terutama dalam persoalan anggaran.
“Pilkada, untuk bisa sukses tentu merupakan suatu orkestra, dari sejumlah elemen yang pertama elemen saya kira pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting, yang pertama masalah anggaran. Penganggaran saya kira anggaran sudah didukung baik oleh APBD dengan naskah perjanjian hibah 270 daerah,” kata Tito dalam Webinar Nasional Pilkada Berintegritas 2020, Selasa (20/10/2020).
“Sampai hari ini realisasi sudah hampir mendekati 100 persen. Ini kalau kita lihat anggaran ini untuk KPU sudah 10 triliun, kemudian 99,58 persen. Untuk Bawaslu itu sudah 3,4 triliun lebih, 99,61 persen, dan untuk aparat keamanan polri dan TNI itu sudah 1,2 triliun lebih atau 83,77 persen,” lanjut Tito.
Komentar