BANDARLAMPUNG – Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) sawit yang sudah mulai berlangsung pada awal Agustus 2023, kepada 350 daerah termasuk empat daerah otonomi baru di Papua oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah tersalurkan ke rekening masing-masing daerah.
Salah satunya Kabupaten Tulang Bawang (Tuba). Kepala DPMPTSP Kabupaten Tuba,Dedy Palwadi keluhkan penyaluran DBH sawit untuk daerahnya sangat sedikit dibandingkan dengan Kota Bandarlampung. Padahal Kabupaten Tuba penghasil perkebunan sawit cukup banyak. Sedangkan Kota Bandarlampung tidak ada perkebunan sawit, ” ujar Dedy menyampaikan keluhan tersebut kepada Sesditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Indra Gunawan
“Saya berharap Kementerian Keuangan bisa melakukan pendata yang riil soal penyaluran DBH sawit, ” pinta Dedy
Menanggapi keluhan tersebut, Sesditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Indra Gunawan mengatakan akan menindaklanjuti keluhan tersebut kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan.
“Jadi kewenangan ada di mereka (Kemenkeu). Nanti akan kita sampaikan, ” ungkapnya
Sementara, untuk jumlah besaran penyaluran DBH untuk daerah di Provinsi Lampung belum dipastikan berapa totalnya. Namun, Kemenkeu sudah menyalurkan pada awal Agustus 2023 lalu.
Ada pun mengacu dari DataIndonesia.id, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, luas perkebunan kelapa sawit Indonesia mencapai 14,99 juta hektare (ha) pada 2022.
Berikut 10 daerah yang mendapatkan DBH sawit, Provinsi Riau – Rp83,13 miliar, Sumatra Utara – Rp74,86 miliar, Kalimantan Barat – Rp65,66 miliar, Kalimantan Tengah – Rp60 miliar, Sumatera Selatan – Rp51,2 miliar. Kemudian ada juga. Kabupaten Ketapang – Rp48,3 miliar Kotawaringin Timur – Rp46,48 miliar, Provinsi Kalimantan Timur – Rp43,4 miliar Kabupaten Rokan Hilir – Rp39,3.
Dari total nilai transfer Rp3,4 triliun per September hingga akhir Desember 2023 itu, Provinsi Riau merupakan penerima terbesar DBH sawit. Yakni sebanyak Rp83,13 miliar. Kedua Sumatra Utara Rp74,86 miliar, Kalimantan Barat Rp65,66 miliar. (Bay)
Komentar