Bandarlampung – Sektor kesehatan yang seharusnya menjadi garda terdepan pelayanan publik justru dipertontonkan dalam kondisi memprihatinkan.
Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Lampung mengklaim tengah dilanda krisis anggaran, namun publik mulai mempertanyakan: ini murni persoalan kas daerah, atau cermin lemahnya manajemen internal?
Tunjangan kinerja (tukin) tak kunjung cair, kegiatan mandek, hingga biaya perjalanan dinas tersendat disebut-sebut membuat roda organisasi terseok. Sekretaris Dinkes Lampung, Djohan Lius, bahkan terang-terangan mengakui kondisi tersebut sudah mengganggu operasional.
“Tukin belum keluar. Anggaran kegiatan lain juga belum cair. Bahkan perjalanan dinas pun susah,” kata Djohan, Rabu (25/2/2026).
Narasi “krisis anggaran” ini makin dramatis ketika disebut Kepala Dinkes Lampung, Edwin Rusli, harus merogoh kocek pribadi saat menjalankan tugas ke Jakarta. Namun di titik inilah kritik publik mengeras.
Sebab, dalam tata kelola keuangan daerah, proses pencairan bukanlah ruang gelap yang tiba-tiba macet tanpa sebab. Setiap organisasi perangkat daerah—termasuk Dinkes—mengetahui persis tahapan administrasi, mulai dari pengusulan, kelengkapan dokumen, hingga penerbitan SK.
Artinya, jika terjadi keterlambatan, publik wajar bertanya: apakah benar ini semata karena anggaran, atau karena kelemahan perencanaan dan administrasi di internal Dinkes sendiri?
Plt. Kepala BPKAD Lampung, Nurul Fajri, memberi sinyal berbeda. Ia menegaskan mekanisme pencairan memiliki alur baku dan tidak mungkin berjalan tanpa kelengkapan administrasi dari dinas pengusul.
“Dalam aturan pencairan tukin tentunya diterbitkan SK. Sementara untuk anggaran, pasti sudah dicairkan ke dinas jika sudah mengusulkan ke BPKAD. Artinya semua sesuai prosedur,” ujarnya singkat.
Pernyataan ini seolah menjadi tamparan halus bagi Dinkes. Jika prosedur sudah jelas dan bersifat baku, maka klaim “krisis anggaran” tidak bisa serta-merta dijadikan kambing hitam.
Lebih jauh, publik menilai sikap defensif semacam ini justru menunjukkan lemahnya manajemen sektor kesehatan di tingkat provinsi.
Padahal, layanan kesehatan bukan sektor biasa, ia menyangkut nyawa dan keselamatan masyarakat.
Ketika dinas yang memegang urusan vital justru terjebak pada alasan administratif yang seharusnya bisa diantisipasi sejak awal, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar tukin pegawai atau perjalanan dinas, melainkan kredibilitas tata kelola kesehatan daerah.
Kini bola ada di tangan Dinkes Lampung: berbenah memperkuat manajemen internal, atau terus berlindung di balik narasi klasik bernama “anggaran.” (*)
Komentar